Jakarta: Penelitian terbaru dari The Circulate Initiative, sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk menyelesaikan tantangan pencemaran plastik di lautan di negara-negara berkembang, telah mengungkap wawasan tentang hubungan penting antara pengelolaan sampah plastik dan perubahan iklim di Indonesia.
Laporan “Keuntungan Iklim dari Pengelolaan Sampah Plastik di India dan Asia Tenggara” mengilustrasikan potensi dari investasi dalam pengelolaan dan daur ulang sampah plastik yang efektif di enam pasar regional, termasuk Indonesia, dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan melawan perubahan iklim.
Laporan ini menggunakan data dari edisi terbaru Kalkulator Penilaian Daur Ulang Plastik untuk Lingkungan dan Masyarakat (PLACES) dari The Circulate Initiative sebagai kalkulator dampak iklim dengan akses terbuka pertama yang melacak emisi gas rumah kaca, serta konsumsi energi dan air dari solusi pengelolaan dan daur ulang sampah plastik di seluruh Asia Selatan dan Asia Tenggara.
“Negosiasi yang sedang berlangsung untuk international legally binding instrument (ILBI) mengenai polusi plastik menyoroti pentingnya solusi ekonomi sirkular. Penelitian kami menunjukkan berinvestasi dalam pengelolaan sampah plastik dan daur ulang yang efektif dapat mengatasi polusi plastik dan perubahan iklim secara bersamaan,” ujar Direktur Riset The Circulate Initiative, Umesh Madhavan dalam keterangan tertulis, Jumat, 11 Agustus 2023.
Sebagai sebuah pusat global atas kebocoran sampah plastik akibat infrastruktur yang kurang memadai, data yang akurat mengenai solusi pengelolaan limbah plastik di Indonesia akan menjadi sangat penting untuk menginformasikan rencana aksi dalam mengatasi polusi plastik dan perubahan iklim.
Dia mengatakan beberapa hal utama yang dapat diambil dari laporan ini. Pertama, mendaur ulang seluruh sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik di Indonesia pada 2030 dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 82,3 juta ton, setara dengan mengeluarkan lebih dari 18,3 juta mobil dari jalan selama satu tahun.
Kedua, mendaur ulang 100 persen sampah polyethylene terephthalate (PET) yang dihasilkan setiap tahun di wilayah Jakarta saja, dapat mengurangi lebih dari 350 ribu ton emisi gas rumah kaca. Indonesia memiliki jejak karbon tertinggi untuk setiap kilogram sampah plastik yang dikelola karena tingginya tingkat pembakaran terbuka sebesar 48 persen.
“Dengan mengalihkan hanya satu ton sampah plastik dari pembakaran terbuka ke pengumpulan dan daur ulang yang tepat, lebih dari tiga ton emisi gas rumah kaca dapat dihindari di Indonesia,” jelas dia.
Selain itu, laporan tersebut mengungkapkan bahwa mendaur ulang seluruh sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik di India, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 229 juta ton pada 2030, setara dengan menutup 61 pembangkit listrik tenaga batu bara selama satu tahun.
Sejak diluncurkan pada 2021, Places telah digunakan oleh perusahaan, investor, perusahaan daur ulang, penyedia layanan pengelolaan limbah, dan perencana kota untuk menghasilkan data yang spesifik untuk masing-masing pasar guna mengukur dampak lingkungan dari intervensi pengelolaan limbah dan daur ulang.
Jakarta (ANTARA) – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mendukung keberadaan pabrik daur ulang plastik di Jombang, Jawa Timur, karena sejalan dengan penerapan ekonomi sirkular yang dicanangkan pemerintah.
“Saat ini, isu terkait ESG (environmental, social, and governance) dan industri hijau sudah menjadi perhatian yang penting. Bahkan bila mencermati Leaders Declaration KTT G20 yang lalu, ada penekanan memperkuat implementasi ESG dan industri hijau,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangannya di Jakarta, Rabu.
Menperin menyampaikan hal itu pada Peresmian Pabrik Daur Ulang PET (Polyethylene Terephthalate) Food Grade PT Bumi Indus Padma Jaya (BIPJ) di Jombang, Jawa Timur.
Menperin menyampaikan, Kemenperin terus mendukung sektor industri manufaktur melakukan transformasi ke arah pembangunan yang berkelanjutan.
Oleh karena itu, Kemenperin berkomitmen untuk memacu pembangunan industri melalui konsep industri hijau dengan prinsip menggunakan sumber daya alam yang efisien, dapat diguna ulang, ramah lingkungan, berkelanjutan, serta memanfaatkan sampah sebagai energi alternatif.
PT BIPJ merupakan perusahaan joint venture yang juga didukung oleh perusahaan industri Mayora Group.
PT Menperin memberikan apresiasi kepada Mayora Group atas keberhasilan pembangunan pabrik daur ulang PET dengan kualitas yang memenuhi standar keamanan pangan (food grade) ini, terlebih lagi total investasinya mencapai Rp183 miliar.
Baca juga: Kemenperin kejar target transaksi produk dalam negeri Rp250 triliun
“Pabrik ini wujud nyata sebagai milestone yang akan membantu kita semua untuk mengurangi sampah yang ada di masyarakat, khususnya sampah plastik,” terangnya.
Agus juga menyampaikan, bahwa keberadaan pabrik tersebut membuktikan bahwa PET yang selama ini distigmakan menjadi ‘monster’ atau barang yang berbahaya, saat ini justru menjadi sesuatu yang mempunyai nilai tambah, karena PET menjadi bahan baku dari bagian ekosistem ekonomi sirkular yang sama-sama sedang dikembangkan.
Selain itu, lanjut Agus, upaya tersebut juga diyakini dapat mewujudkan visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat, sehat dan berkeadilan, industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global, serta industri yang berbasis inovasi dan teknologi.
“Apalagi, saya mendapatkan komitmen dari perusahaan akan melakukan ekspansi ke depannya,” ujar Agus.
Menperin optimis, adanya pabrik daur ulang plastik PT BIPJ dengan kapasitas produksi Recycled PET Plastic (RPET) sebesar 22.000 ton per tahun ini dapat memperkuat ekosistem daur ulang dan ekonomi sirkular serta dapat meningkatkan tingkat pengumpulan sampah plastik di Indonesia.
Fasilitas itu akan menyerap tenaga kerja lokal lebih dari 150 orang dan didukung dengan teknologi paling modern.
“Saya berpesan kepada Mayora Group dan PT BIPJ agar dapat menjaga lingkungan sekitar dengan baik, selaras dengan komitmen pemerintah dalam upaya menciptakan industri hijau,” tegas Agus.
KK.Baca juga: Kemenperin ingatkan pemda optimalkan anggaran dekonsentrasi IKM
Selain itu diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat baik melalui produk pelet PET yang dihasilkan, maupun melalui program-program berkelanjutan dengan melibatkan sejumlah mitra kerja dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk keterlibatan pemerintah daerah.
Presiden Direktur PT BIPJ Christine Halim menyampaikan, perusahaan ini didirikan sebagai upaya besar untuk mengumpulkan sampah plastik agar bisa memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
Selain itu mewadahi usaha para pelaku UMKM dan pemulung serta dapat mendukung program penyerapan tenaga kerja.
Menurut Christine, pabrik daur ulang ini sudah menggunakan teknologi pengolahan PET paling modern dan berfokus pada higienitas. Ada dua proses utama yang dilakukan PT BIPJ dalam pengolahan botol plastik PET menjadi food grade recycled plastik resin.
Pertama, dimulai dengan proses pembersihan dan pembukaan tutup. Lalu botol PET bekas tersebut diseleksi secara otomatis untuk kebersihan warna. “Setelah itu proses pencacahan menjadi serpihan untuk kemudian pencucian dan pengeringan,” jelasnya.
Kedua, proses ekstrusi, yakni perubahan plastik dari bentuk padat menjadi cair. Kemudian, proses dekontaminasi kontaminan dengan proses solid state polycondensation (SSP), dan yang terakhir proses pencetakan pellet plastik.
“Pellet plastik inilah yang dapat diolah kembali untuk menghasilkan produk plastik baru,” ujar Christine.
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2023
Sabtu, 10 Juni 2023
Pemerintah Indonesia berperan aktif menyuarakan posisi dalam penanganan dan penyelesaian polusi sampah plastik secara global. Isu transborder tersebut dibahas dalam The Second Session of the Intergovernmental Negotiating Committee (INC2) on Plastic Pollution di Paris, Perancis pada 29 Mei – 2 Juni 2023 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Delegasi Republik Indonesia (Delri) menyampaikan dukungan penuh pada upaya global dalam menyelesaikan masalah polusi plastik, salah satunya melalui penerapan prinsip ekonomi sirkular pada setiap tahap daur hidup plastik
“Delri juga aktif dalam penyusunan international legally binding instrument (ILBI) dalam perundingan INC2 dengan mengusung prinsip pengelolaan sampah plastik yang berkelanjutan berbasis full life-cycle of plastic,” ujar Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (Plt. Dirjen IKFT) Kementerian Perindustrian Ignatius Warsito di Jakarta, Sabtu (10/6).
Ia menjelaskan, rangkaian pertemuan INC2 tersebut juga membahas mengenai tujuan utama penyusunan instrumen legal, opsi-opsi kewajiban, sarana pelaksanaan, dan langkah-langkah implementasi yang akan diadopsi untuk diterapkan bersama oleh negara-negara di dunia. Salah satu opsi kewajiban yang dibahas dalam INC adalah mencermati kembali pelarangan, pengurangan dan pembatasan produksi plastik primer. Hal ini dianggap tidak menyelesaikan akar masalah polusi plastik dan tidak sejalan dengan kepentingan nasional dalam mengembangkan industri petrokimia di dalam negeri.
Menurutnya, pertemuan INC2 ini menjadi poin penting dalam menyiapkan “zero draft” legally binding tersebut. Pemerintah Indonesia berharap naskah ILBI dapat mengakomodasi posisi dari masing-masing negara yang akan dibahas pada pertemuan INC3 di Nairobi, Kenya pada November 2023. Selanjutnya, Indonesia akan terus mendukung dan mengawal penyusunan “Plastic Treaty” ini untuk mengakhiri polusi plastik dengan pemilihan instrumen kebijakan yang tepat sasaran dan mampu dijalankan oleh Indonesia.
Terkait upaya ini, Pemerintah Indonesia mendorong kegiatan ekonomi sirkular secara progresif melalui peningkatan kapasitas industri daur ulang plastik, program Extended Producer Responsibility (EPR), pengembangan industri bio-plastik, pengelolaan limbah plastik menjadi energi, hingga pengembangan teknologi untuk penggunaan sumber alternatif bahan baku dari limbah plastik sebagai upaya untuk menanggulangi polusi plastik.
Di samping itu, pemerintah menekankan pentingnya Rencana Aksi Nasional (RAN) yang merupakan tulang punggung implementasi ILBI. Pernyataan tersebut juga didukung oleh negara-negara lain. Indonesia menyadari adanya perbedaan kapasitas yang cukup jauh antara negara maju dan negara berkembang dalam penanganan sampah plastik. “Oleh karena itu, ILBI yang disusun harus mampu mengakomodasi kemampuan masing-masing negara dalam menciptakan enabling environment,” papar Plt. Dirjen IKFT.
Kementerian Perindustrian mendukung penuh tujuan utama penyelesaian masalah polusi sampah plastik melalui pemilihan instrumen yang tepat. Selain mengutamakan keselamatan lingkungan, langkah yang diambil juga perlu memperhatikan dampak terhadap sosial dan ekonomi. Saat ini, plastik masih menjadi produk strategis karena sifat yang dimilikinya, antara lain kuat tetapi ringan, tidak berkarat, serta unggul dalam hal kehigienisan.
Hal tersebut berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan, kesehatan, dan industri hilir secara luas, seperti industri otomotif, industri elektronik, industri tekstil, industri konstruksi, dan industri farmasi. “Kemandirian industri bahan baku plastik merupakan hal krusial, sehingga Indonesia berupaya untuk mengembangkan investasi industri petrokimia di dalam negeri untuk mampu menopang industri-industri hilirnya,” pungkas Warsito.
Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan.
